MerantiNews - Pemerintah terlalu banyak bohong kepada rakyat. Di antaranya soal angka kemiskinan yang dikatakan semakin menurun setiap tahun. Padahal, parameter kemiskinan versi pemerintah, yaitu orang dengan penghasilan sekitar Rp 211.000, dinilai tak layak.
“Justru bohong jika kita tidak mengatakan bahwa pemerintah telah banyak berbohong,” kata Effendi Gazali, moderator diskusi Refleksi Bersama dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia di Gedung Konferensi Waligereja Indonesia, Jakarta, Rabu (8/12/2010).
Pernyataan Effendi tersebut menjadi intisari dari diskusi yang dihadiri para tokoh masyarakat dan pemuka agama, seperti Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin, tokoh Muhammadiyah Buya Syafii Maarief, tokoh Nadhlatul Ulama Solahuddin Wahid, Ketua KWI M Situmorang, Ketua Persatuan Gereja-gereja Indonesia Pdt Andreas Yewangu, Romo Benny, pegiat antikorupsi Teten Masduki, Ketua Institut Ecosoc Sri Palupi.
Ada pula mantan Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir, ekonom senior Rizal Ramli, pengacara senior Todung Mulya Lubis, dan lainnya.
Mereka meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku pemimpin bangsa melakukan perubahan dan berhenti membohongi rakyat. Effendi mengatakan akan mengajukan sejumlah tuntutan kepada Presiden. “Itu segera kami rumuskan,” kata Effendi.
Tim perumus terdiri dari Sri Palupi, Teten, dan Romo Benny. Jika tak dipenuhi dan tak ada perubahan, mereka akan turun ke jalan pada Januari mendatang. Aksi turun ke jalan tersebut mereka namakan Gerakan Januari 2011.
Menurut Din Syamsudin, pemberantasan korupsi di Indonesia tak berjalan cepat. “Ini menuntut adanya big bang atau ledakan dashyat yang perlu dilakukan pemangku amanat tertinggi, yaitu Presiden. Tanpa big bang, efek getar dan efek jera di lingkungan aparat penegak hukum tak besar,” kata Din.
Jika pemerintah tak mampu melakukan gebrakan, maka tak ada jalan lain selain turunnya kelompok masyarakat madani ke jalan. “Kelompok civil society jika perlu harus melakukan big bang tersebut,” katanya.
