KABUPATEN MERANTI ,Selatpanjang — Tahun Anggaran 2011 ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelontorkan dana sharing melalui APBD sebesar Rp4 Miliar lebih. Hal ini sejalan dengan dorongan Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk menambah dukungan sharing dana PNPM. “PNPM ini adalah program Pemerintah Pusat, dimana sebagian dana program itu juga berasal dari sharing dana dari Pemerintah Daerah. Untuk tahun anggaran 2011 ini, Pemkab Kepulauan Meranti akan menggelontorkan dana sharing sebesar Rp 4 miliar lebih, hal ini sejalan dengan dorongan yang disampaikan Wakil Presiden dalam Rapat Kerja Nasional tentang PNPM Perdesaan, di Jakarta baru-baru ini,”ungkap Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan MSi, kepada sejumlah wartawan diruang kerjanya. Dikatakannya, Tahun 2010 lalu Pemkab Kepulauan Meranti telah menyertakan dana sharing program PNPM sebesar Rp 2,7 Miliar. Tahun ini penyertaan dana sharing tersebut lebih ditingkatkan lagi menjadi seratus persen, dengan angka Rp 4 Miliar lebih. “Di tahun-tahun akan datang, kita akan berusaha untuk meningkatkan lagi nilai dana sharing Pemkab Kepulauan Meranti dalam program PNPM ini,”sebutnya.
Dinilai dari pola atau sistem pelaksanaan proyek program PNPM tersebut, Bupati mengatakan, sangat tepat diterapkan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Karena, pola PNPM itu dinilai mampu meningkatkan peran atau partisipasi masyarakat, serta juga mampu meningkatkan kepedulian dan rasa memiliki masyarakat terhadap proyek yang telah dikerjakan.
“Kita sepakat bahwa PNPM ini bila diterapkan betul sesuai mekanismenya, maka akan mampu membangun kerjasama pembangunan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Dari sejumlah proyek PNPM yang telah dikerjakan di tahun-tahun sebelumnya, saya nilai cukup berhasil dan patut untuk dikembangkan jenis programnya,”ujar Bupati.
Namun demikian, Bupati juga berharap perhatian dan dukungan dana PNPM dari Pemerintah Pusat, dari tahun-tahun juga bisa lebih meningkat lagi. Apalagi Kabupaten Kepulauan Meranti yang masih baru dimekarkan dari Kabupaten induk Bengkalis, masih sangat memerlukan dukungan anggaran pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Riau.
Sumber: Dumaipos.com
