BERITA MERANTI Selatpanjang - KUOTA atau jatah Bahan Bakar Minyak (BBM) Kepulauan Meranti meningkat hingga seratur persen. Dengan Peningkatan yang sangat signifikan ini, akan menanggulagi krisis BBM di Kabupaten termuda di Riau itu. Penambahan itu terjadi setelah Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan Nasir MSi melawat ke BPH Migas di Jakarta belum lama ini, guna untuk mengajukan penambahan kuota BBM di Meranti yang dirasa kurang sebelumnya. Penambahan yang dilakukan itu, mulai dari jenis premium, minyak tanah, maupun solar. Kepada RPG, Jum’at (6/5) saat di Selatpanjang, Irwan mengatakan, keberhasilan penambahan itu, setelah dilakukan beberapa kali permintaan dan pengajuan.”Kuota BBM kita akan meningkat dua kali lipat, atau bertambah sekitar 100 persen,”ujarnya.
Dengan penambahan yang didapatkan Meranti itu, maka lanjut orang nomor satu di Meranti itu, akan dilakukan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) darat dan laut di Meranti. Dengan begitu, maka ke stabilan jumlah dan harga BBM akan bisa dilakukan.
“Sementara waktu kita akan bangun dulu (SPBU) satu di darat dan satu lagi di laut. Dengan adanya SPBU nanti, maka nilai BBM baik dari jumlah dan harga secara bertahap akan berangsur baik dan normal sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Artinya keberadaan SPBU itu nanti akan menjadi sarana untuk menormalkan distribusi dan harga BBM di Meranti,”terang Irwan.
Pada kesempatan berbeda Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM (DisperindagkopUKM) Kepulauan Meranti, Drs Syamsuar, Jum’at (6/5) saat ditemui di Aula RSUD Selatpanjang, membeberkan, bahwa jumlah kuota BBM di Meranti saat ini jenis Premium sebanyak 655 kilo liter perbulannya, setelah disetujui di tambah oleh BPH Migas menjadi 1310 kilo liter. Sementara BBM jenis Solar, dari 485 kilo liter perbulannya setelah disetujui di tambah menjadi 900 kilo liter perbulan.
“Ya, benar. Kita dapat penambahan kuota lebih kurang dua kali lipat dari kuota sebelumnya. Dengan penambahan itu akan secara sejalan akan dibangun SPBU,”ungkap Syamsuar.
Lebih jauh Kadisperindagkop UKM itu menjelaskan, sampai saat ini belum ada SPBU yang benar-benar serius untuk mengurus perizinannya. Padahal karena keberadaan mereka membantu persoalan krisis BBM, lanjutnya, pihak Disperindag akan membebaskan beberapa pajak kepengurusan di Meranti.
“Untuk beberapa pajak, kita akan bantu bebaskan dengan gratis. Tentunya tidak semuanya, seperti amdal tidak mungkin kita gratiskan. Namun sampai saat ini belum ada pengusaha yang benar-benar serius untuk membangun SPBU di Meranti,”aku Kadis.
