Pemerintah Habisi Nurdin Cs

BERITA MERANTI - Jakarta (RP)  – Runtuh sudah ‘’kerajaan’’ Nurdin Halid dkk di PSSI. Klimaks dari semua kisruh yang terjadi dalam persepakbolaan Tanah Air, Senin (28/3) pemerintah melalui Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora) menyatakan sikap tak lagi mengakui kepengurusan PSSI di bawah nahkoda Nurdin Halid.

Keputusan itu dikeluarkan setelah melakukan banyak pertimbangan.

Terutama terkait masalah-masalah yang timbul dalam proses menuju kongres. PSSI di bawah Nurdin Halid dinilai gagal melaksanakan kongres dan memilih meninggalkan arena kongres tanpa tanggung jawab.

‘’Untuk mencegah hal-hal yang bisa menyebabkan terulangnya kegagalan kongres PSSI karena ketidak-kompetenan pengurus PSSI, terutama ketidak-tertiban dalam penentuan hak suara, distribusi undangan, penentuan peraturan pemilihan, agenda kongres, serta ketidak-bertanggungjawaban dalam penyelenggaraan kongres, maka dengan ini Pemerintah menyatakan tidak mengakui lagi Pengurus PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Saudara Nurdin Halid dan

Sekretaris Jenderal Saudara Noegraha Besoes, serta seluruh kegiatan keolahragaan yang diselenggarakan kepengurusan PSSI tersebut,’’ kata Andi Mallarangeng dalam pernyataan sikap di kantor Kemenpora, Senin (28/3).

Menurut Menpora, sikap ini sudah sejalan dengan kewenangannya dan sesuai aturan perundang-undangan sistem keolahragaan nasional. ‘’Kebijakan ini diambil berdasar kewenangan pemerintah pada UU Nomor 3 Tahun 2005 serta PP Nomor 16 Tahun 2007.

Kebijakan ini juga diambil demi menyelamatkan organisasi PSSI dan melindungi kepentingan persepakbolaan nasional,’’ lanjutnya.

Kendati demikian, mantan juru bicara kepresidenan itu menegaskan mendukung penuh penyelenggaraan kongres PSSI. Namun, bukan berada di bawah kendali Nurdin dkk. Karena itu, pihaknya sedang menunggu keputusan FIFA terkait pengajuan hasil kongres I yang dilakukan 78 pemilik suara sah PSSI.

Pemilik suara ini langsung melaksanakan kongres sendiri pada hari yang sama setelah pengurus PSSI menyatakan kongres batal secara sepihak.

Itu pula yang melatarbelakangi Menpora mengeluarkan keputusan sesuai poin II pada penyataan sikap.

Yakni ‘’Jika Keputusan Kongres tersebut disikapi secara positif oleh FIFA, maka Pemerintah bersama KONI/KOI mendukung segera dilaksanakannya kongres PSSI untuk memilih Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Anggota Executive Committee PSSI Periode 2011-2015 sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh FIFA yaitu sebelum tanggal 30 April 2011.’’

Tapi, jika keputusan FIFA sebaliknya, pemerintah dalam hal ini tetap mendukung pelaksanaan kongres PSSI, asal tak dilakukan kepengurusan Nurdin dkk. Keputusan itu diambil karena pemerintah takut terjadi ricuh lagi.

Karena sudah tak mengakui Nurdin, dalam pernyataan sikapnya Menpora juga menegaskan bakal menghentikan aliran dana dari APBN ke PSSI. Pemerintah juga menghentikan sementara penyaluran dana yang bersumber dari APBN.

Kebijakan ini berlaku hingga terbentuk kepengurusan baru PSSI periode 2011-2015. Kendati demikian, Menpora menjelaskan, persiapan tim nasional sepak bola proyeksi SEA Games 2011 akan tetap berjalan. Untuk pelaksanaannya, akan diserahkan ke Program Indonesia Emas (Prima).

Tak cukup hanya itu, Andi juga mengimbau seluruh jajaran pemerintahan baik pusat maupun daerah, termasuk kepolisian untuk tak lagi melayani kepengurusan PSSI di bawah pimpinan Nurdin Halid dan Sekjen Noegraha Besoes, serta seluruh kegiatan keolahragaannya.

Itu artinya, Nurdin Halid dkk tak boleh lagi berkantor di kantor PSSI sekarang, di pintu X-XI komplek Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Sebab itu asset pemerintah.

Sayang, saat ditanya lebih rinci tentang sikap-sikap pemerintah ini, Andi memilih bungkam dan minta untuk bertanya lebih jauh pada staf khususnya, Faisal Abdullah.

Menurut Faisal, pemerintah sampai kini masih menunggu keputusan FIFA terkait hasil kongres pemilik suara sah. Namun, bukan berarti itu mengisyaratkan pemerintah mendukung 78 pemilik suara yang berkongres.

‘’Kalau tidak disetujui dan dianggap batal, (kami menunggu, red) siapa yang ditunjuk diberi mandat oleh FIFA. Apakah NOC, misalnya KONI/KOI fasilitasi pelaksanaan kongres yang akan datang. Mereka pasti akan beri solusi pelaksanaan kongres apabila penunjukan PSSI yang melaksanakan. Kita akan tunjukkan sikap lagi yang baru,’’ ujarnya.

Menanggapi hal ini, Nurdin Halid masih berusaha melawan. Dalam jumpa pers yang diadakan kemarin sore di kantor PT Liga Indonesia PT (LI), Nurdin mengaku, dalam konstitusi PSSI tak mengharuskannya diakui secara formal oleh pemerintah. ‘’Itu hak pemerintah,’’ cetusnya.

Menanggapi dihentikannya pendanaan dari APBN ke PSSI dan ditariknya fasilitas pemerintah, Nurdin mengatakan pihaknya tak bisa berbuat apa-apa.

‘’Kalau aset negara ditarik silakan. Kami tak berdaya mencegah itu. Kalau saya disuruh keluar (dari kantor PSSI, red) saya akan keluar. Kami ini rakyat biasa yang diberi amanah oleh pemilik suara,’’ bebernya.

Dengan geram Nurdin bahkan mengatakan Presiden SBY hendaknya memberhentikan Andi Mallarangeng sebagai Menpora.

‘’Itu karena dia tidak pantas dan tidak cakap jadi menteri. Kalau Menpora cakap, dia akan mengajak PSSI bicara. Tapi dia malah menerima orang-orang dari KPPN (Komite Penyelamatan Persepakbolaan Nasional),’’ paparnya bersungut-sungut. Nurdin merasa, kini harga dirinya diinjak-injak. ‘’Meski saya sampah, saya tidak mau dilecehkan,’’ tegasnya.

Menpora lalu menjawabnya dengan enteng. ‘’Saya hanya ketawa dengar komentar itu. Itu kan tergantung Presiden. Saya hanya menjalankan tugas sesuai UU dan harapan para pecinta sepakbola di Tanah Air,’’ tutur Andi.

Menurut Menpora, langkah yang telah dilakukan cukup beralasan karena Nurdin sudah melakukan berbagai pelanggaran termasuk tak menjalankan kongres sesuai amanat FIFA. Karena itu, pihaknya akan terus berkomunikasi intens ke FIFA mengenai keputusan dari pemerintah terkait masalah PSSI. Andi cukup yakin FIFA akan bersikap bijak mengenai hal ini.

‘’Sekarang tak ada lagi monopoli komunikasi. Dengan begitu kami bisa tahu perkembangan FIFA tiap saat. Kalau ingin bicara, pemerintah siap di manapun itu,’’ ujarnya.

Sesaat setelah menyampaikan keterangan resmi di kantor Menpora, Andi menuju Istana Negara menemui presiden pukul 15.30 WIB sekitar 30 menit. Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengakui itu.

Pernyataan Nurdin yang minta Andi diberhentikan sepertinya juga akan bertepuk sebelah tangan. Menurut Julian, presiden sudah mendelegasikan penyelesaian kisruh PSSI ke Menpora.

‘’Jadi apa yang disampaikan Kemenpora merupakan sikap resmi pemerintah,’’ tutur Julian. Sejauh ini, lanjut dia, belum ada instruksi lebih lanjut dari Presiden terkait penyelesaian kisruh PSSI. Kemenpora telah menilai dan mengevaluasi untuk menentukan langkah yang akan diambil untuk kepentingan dunia sepakbola. ‘’Dirujuk saja pandangan yang disampaikan Menpora,’’ kata Julian.

FIFA Tuding Pengurus PSSI Bohong
Borok pengurus PSSI kembali tersingkap. Nurdin Halid cs disinyalir memutar balik fakta dan melakukan kebohongan publik. Ini terkait pernyataan Sekjen PSSI Nugraha Besoes yang mengatakan jika penundaan kongres disetujui dan diinstruksikan oleh perwakilan FIFA dan AFC yang Sabtu kemarin (26/3) hadir di Pekanbaru, Riau.

Itu terungkap dari surat yang dikirim Departemen Media FIFA ke kalangan media di Jakarta. Dalam suratnya, Departemen  Media FIFA mengatakan jika tim pemantau FIFA dicegah memantau jalannya kongres di Pekanbaru Sabtu lalu oleh unsur pimpinan PSSI.

Departemen Media FIFA juga membantah pengakuan Sekjen PSSI Nugraha Besoes yang menyatakan jika FIFA yang memutuskan menunda kongres PSSI dengan alasan keamanan. ‘’Itu benar-benar bohong,’’ tulis Departemen Media FIFA dalam suratnya.

Sebaliknya, Departemen Media FIFA mengungkapkan jika tim pemantau yang dikirim FIFA yang berkali-kali minta agar bisa pergi ke lokasi kongres dihalang-halangi pimpinan PSSI.

Dalam suratnya, Departemen Media FIFA menyatakan sedang menunggu laporan resmi dari pemantau yang dikirim ke Pekanbaru (Frank Van Hattum) untuk selanjutnya diambil keputusan.

Saat surat dari Departemen Media FIFA itu diberitahukan langsung ke Nurdin dan Nugraha dalam jumpa pers kemarin sore di Kantor PT Liga Indonesia, mereka tampak terkejut dan seperti tak menyangka hal itu.

Kebetulan surat itu diterima kalangan media hanya beberapa menit sebelum jumap pers dimulai.  Tak siap dengan pertanyaan seputar surat FIFA itu, Sekjen Nugraha Besoes malah menuding jika apa yang dikutip Departemen Media FIFA itu berdasar salah satu pemberitaan koran di Jakarta.  ‘’Kami tahu apa yang dijelaskan tidak seperti itu,’’ ujar Nugraha.

Menurutnya, alasan kenapa pihaknya tak mengizinkan tim pemantau FIFA dan AFC datang di lokasi kongres adalah agar mereka tak dipaksa pihak-pihak tertentu untuk melakukan sesuatu yang tak jadi bagiannya.

‘’Karena itu mereka kami sarankan dibawa ke bandara. Kalau terjadi apa-apa dengan tim dari FIFA dan AFC, itu akan jadi malapetaka,’’ ungkap Nugraha.

Pria yang sudah puluhan tahun jadi pejabat teras PSSI ini membeberkan, sekitar pukul 19.30, tim pemantau rapat dengan Nurdin Halid, Waketum Nirwan Dermawan Bakrie, dan jajaran Exco di ruang VIP bandara menyikapi perkembangan terakhir yang terjadi. Setelah itu selanjutnya mereka diterbangkan ke Singapura.