 | |
| Hidayatullah (Aktivis Pengamat Politik) |
Koranriau.com, Opini - Ciri-ciri indonesia di ambang kehancuran sudah semakin jelas. Negeri yang subur makmur ini menjadi incaran banyak negara. Ancaman dari luar dan maupun dari dalam semakin terasa. Krisis multi dimensi ini sulit disembuhkan, penguasaan aset-aset negara yang diperbudak oleh asing semakin merajalela, serangan ideologis, politis dan ekonomis oleh negara lain terasa semakin gencar, hilangnya identitas bangsa dengan semakin pudarnya rasa nasionalisme masyarakat di negeri ini, juga gurita korupsi yang sem
Hukum dipelintir sesuka hati seperti halnya mengumbar janji, rasa demokrasi kian memudar bersama hilangnya Idialisme para aparatur negara. Kondisi memprihatinkan ini jika dibiarkan tentu akan mengancam eksistensi bangsa ini. Kejayaan bangsa ini akan segera pudar seiring dengan memudarnya rasa nasionalisme yang terus tegerus oleh waktu.
Adanya berbagai gejala negatif di ranah sosial dan politik di negeri ini harus segera diselesaikan. Jika masyarakat bangsa ini terlena dengan buaian sanjungan dan pujian oleh media terhadap elit atas maka kita akan hancur dengan sendirinya.
Pemerintah memiliki peran penting di dalam menjaga keberadaan bangsa ini. Pemerintah selaku penentu arah pembangunan, kebijakan dan sikap politis harus mengambil langkah-langkah strategis agar kejayaan bangsa ini tetap diakui oleh bangsa lain bukan malah sebaliknya.
Rezim pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-Kalla) hanya merancang konspirasi besar mendudukkan para kacung - kacungnya ditempat - tempat strategis agar aman menjalankan misi - misi kepentingan partai penguasa untuk mengambil seluas - luasnya tahta negara dan menghancurkan partai politik yang tidak mendukung pemerintahannya agar tak ada yang bisa menghalangi perbuatan niat terselubungnya.
Upaya pembusukan telah terlihat terhadap dua partai politik, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar. Kedua partai tersebut sengaja disusupi kekuatan pemerintahan saat ini.
Berkaca dari realita tersebut maka pemerintahan Jokowi-Kalla bersama dengan segenap partai pendukungnya menyepakati untuk melakukan konspirasi politik guna menarik PPP ke dalam pemerintahan, mungkin ini yang dimaksud Jokowi sebagai Revolusi Mental?
Konflik antara dua institusi penegak hukum belakangan ini antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri dinilai sebagai awal kehancuran penegakan hukum dinegri kaya ini. Hukum terlihat seperti jual diri dan bisa dikebiri.
Ditambah lagi dengan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan permohonan praperadilan oleh Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan (BG) bahwa penetapan status sebagai tersangka oleh KPK dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum yang pada saat itu dipimpin oleh Sarpin, pejabat hukum yang selalu bermasalah dengan hukum. Keputusan itu membuat suasana bertambah lebih runyam dan menggelitik para pakar hukum.
Sebernarnya masalah ini tak serumi yang kita bayangkan, pergantian kepala Polri tidak akan menimbulkan polemik berkepanjangan jika seandainya Jokowi merespons cepat dan berani mengambil resiko dengan membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri sesaat setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK.
Dengan mengambil kebijakan itu maka resikonya sudah jelas berlawanan dengan Ibunda Kakung (Megawati) dan Ajudan Kakung (Suryapaloh). Tapi jika dikaji kedalam Politik stategis keduanya memiliki hal yang sama menguntungkan untuk Jokowi.
Pertama, jika Jokowi bersikukuh ingin tetap melantik Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri maka kekuatan KIH akan bertambah denun dari gan adanya satu lagi lembaga hukum yang bisa dipegang dan tentu KPK sudah pasti hancur, lantas bagaimana dengan KMP?, KMP hanya bisa menunggu Singa bangun dari tidurnya (Kekuatan Rakyat) karena kekuatan politiknya yang pincang.
Kedua, jika Jokowi tidak jadi melantik BG ini pasti membuat Ibunda Kakung marah besar dan Jokowi memilih jalan aman dengan merapat dengan Koalisi Merah Putih (KMP) dan bersama Kekuatan Rakyat karena kekuatan rakyat diatas segalanya.
Pemimpin negri ini kiranya perlu mempertimbangkan kembali sistem demokrasi kita yang telah salah arah ini. Lahirnya banyak partai yang begitu menjamur di negeri ini nyata-nyata telah menyulitkan kita sendiri.
Kondisi ini semakin melemahkan ikatan emosional sesama masyarakat. Bukan hanya itu, lahirnya multi partai juga semakin memboroskan anggaran di pemerintahan kita. Sistem kepemimpinan kita semakin lemah dimana komando dari atas kebawah semakin lemah. Walhasil, budaya korupsi merajalela dari Sabang sampai Meroke. Kondisi ini juga semakin mempersulit penyelesaian masalah di negeri ini.
Hukum dipelintir sesuka hati seperti halnya mengumbar janji, rasa demokrasi kian memudar bersama hilangnya Idialisme para aparatur negara. Kondisi memprihatinkan ini jika dibiarkan tentu akan mengancam eksistensi bangsa ini. Kejayaan bangsa ini akan segera pudar seiring dengan memudarnya rasa nasionalisme yang terus tegerus oleh waktu.
Adanya berbagai gejala negatif di ranah sosial dan politik di negeri ini harus segera diselesaikan. Jika masyarakat bangsa ini terlena dengan buaian sanjungan dan pujian oleh media terhadap elit atas maka kita akan hancur dengan sendirinya.
Pemerintah memiliki peran penting di dalam menjaga keberadaan bangsa ini. Pemerintah selaku penentu arah pembangunan, kebijakan dan sikap politis harus mengambil langkah-langkah strategis agar kejayaan bangsa ini tetap diakui oleh bangsa lain bukan malah sebaliknya.
Rezim pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-Kalla) hanya merancang konspirasi besar mendudukkan para kacung - kacungnya ditempat - tempat strategis agar aman menjalankan misi - misi kepentingan partai penguasa untuk mengambil seluas - luasnya tahta negara dan menghancurkan partai politik yang tidak mendukung pemerintahannya agar tak ada yang bisa menghalangi perbuatan niat terselubungnya.
Upaya pembusukan telah terlihat terhadap dua partai politik, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar. Kedua partai tersebut sengaja disusupi kekuatan pemerintahan saat ini.
Berkaca dari realita tersebut maka pemerintahan Jokowi-Kalla bersama dengan segenap partai pendukungnya menyepakati untuk melakukan konspirasi politik guna menarik PPP ke dalam pemerintahan, mungkin ini yang dimaksud Jokowi sebagai Revolusi Mental?
Konflik antara dua institusi penegak hukum belakangan ini antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri dinilai sebagai awal kehancuran penegakan hukum dinegri kaya ini. Hukum terlihat seperti jual diri dan bisa dikebiri.
Ditambah lagi dengan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan permohonan praperadilan oleh Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan (BG) bahwa penetapan status sebagai tersangka oleh KPK dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum yang pada saat itu dipimpin oleh Sarpin, pejabat hukum yang selalu bermasalah dengan hukum. Keputusan itu membuat suasana bertambah lebih runyam dan menggelitik para pakar hukum.
Sebernarnya masalah ini tak serumi yang kita bayangkan, pergantian kepala Polri tidak akan menimbulkan polemik berkepanjangan jika seandainya Jokowi merespons cepat dan berani mengambil resiko dengan membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri sesaat setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK.
Dengan mengambil kebijakan itu maka resikonya sudah jelas berlawanan dengan Ibunda Kakung (Megawati) dan Ajudan Kakung (Suryapaloh). Tapi jika dikaji kedalam Politik stategis keduanya memiliki hal yang sama menguntungkan untuk Jokowi.
Pertama, jika Jokowi bersikukuh ingin tetap melantik Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri maka kekuatan KIH akan bertambah denun dari gan adanya satu lagi lembaga hukum yang bisa dipegang dan tentu KPK sudah pasti hancur, lantas bagaimana dengan KMP?, KMP hanya bisa menunggu Singa bangun dari tidurnya (Kekuatan Rakyat) karena kekuatan politiknya yang pincang.
Kedua, jika Jokowi tidak jadi melantik BG ini pasti membuat Ibunda Kakung marah besar dan Jokowi memilih jalan aman dengan merapat dengan Koalisi Merah Putih (KMP) dan bersama Kekuatan Rakyat karena kekuatan rakyat diatas segalanya.
Pemimpin negri ini kiranya perlu mempertimbangkan kembali sistem demokrasi kita yang telah salah arah ini. Lahirnya banyak partai yang begitu menjamur di negeri ini nyata-nyata telah menyulitkan kita sendiri.
Kondisi ini semakin melemahkan ikatan emosional sesama masyarakat. Bukan hanya itu, lahirnya multi partai juga semakin memboroskan anggaran di pemerintahan kita. Sistem kepemimpinan kita semakin lemah dimana komando dari atas kebawah semakin lemah. Walhasil, budaya korupsi merajalela dari Sabang sampai Meroke. Kondisi ini juga semakin mempersulit penyelesaian masalah di negeri ini.
