BERITA MERANTI - MENARIK memang ketika kita membaca berita di koran Riau Pos, Rabu (29/12/2010) lalu mengenai penerimaan bantuan beasiswa Kepulauan Meranti.
Banyak di antara mereka yang menerima bantuan berasal dari kalangan yang mampu dan bersatuts Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Sementara, banyak dari mahasiswa yang sepatutnya layak menerima bantuan, malah tidak dapat atau dinyatakan tidak lolos. Saya setuju sekali dengan saudara Chandra, Ketua BEM STAI Selatpanjang yang mau mengungkapkan masalah ini ke publik sehingga kami dapat mengetahuinya.
Kalu kita mengacu pada syarat dan ketentuan dari tim seleksi penerimaan bantuan beasiswa Meranti cukup jelas, di antara saratnya, KTM, KTP, IPK dan surat keterangan tidak mampu dari lurah dan kepala desa yang dilegalisir. Ditambahkan lagi adanya syarat bukan PNS.
Berpijak dari syarat di atas jelas, salah satu persyaratan mutlak adalah surat keterangan tidak mampu dan bukan PNS. Namun kenyataan yang terjadi ada yang berstatus PNS dan orang yang mampu, tapi dapat lolos dan menerima bantuan tersebut.
Hal ini perlu dipertanyakan ada apa sebenarnya dengan tim varifikasi seleksi penerimaan beasiswa Kabupaten Kepulauan Meranti? Dari sini dinilai tim varifikasi pemerintah kabupaten kurang profesional dalam memilih dan menilai.
Kami merasa bangga dengan tanggapan Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Taufikurrahman yang menyesali hal ini. Kedepannya harapan kita selaku mahasiswa kepada tim varifikasi atau Biro Kesra hendaknya betul-betul dalam menyeleksi. Jangan hanya mengutamakan orang yang kita kenal (orang awak).
Semoga goresan tulisan surat pembaca ini sampai di tangan pemerintah daerah setempat, karena ini suara mahasiswa.***
Sarwan Kelana, Mahasiswa UIN Suska, asal Jalan Pembangunan 3, Selatpanjang.
sumber : riaupos.com
sumber : riaupos.com
