BERITA MERANTI, Selatpanjang - SELAMA kurun waktu Tahun 1999 hingga 2009, tercatat sekitar 200 daerah pemekaran baru di Indonesia. Kabupaten Kepulauan Meranti yang baru dimekarkan dua tahun ini, masuk dalam 22 daerah otonom baru yang dinilai cukup berhasil membangun perangkat Pemerintahan Daerah. Asisten I Setdakab Kepulauan Meranti, Drs Ikhwani, yang baru-baru ini memfasilitasi kedatangan Tim Evaluasi dari Ditjen Otda Kemendagri di Kabupaten Kepulauan Meranti mengungkapkan, dari penilaian lapangan yang dilakukan oleh tim tersebut terungkap, bahwa sebagai daerah otonom baru, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai berhasil membangun perangkat dan sistem Pemerintahan. Bahkan, daerah ini masuk dalam 22 buah daerah otonom baru terbaik, diantara sekitar 200 daerah otonom baru, yang dimekarkan selama kurun waktu tahun 1999 hingga 2009 se Indonesia.
“Dari 10 indikator penilaian yang mereka lakukan, seluruh indikator yang menjadi tanggungjawab penuh Pemkab Kepulauan Meranti telah berjalan sebagaimana mestinya. Yang menjadi kendala saat ini, hanya pada masalah penyerahan aset dan tata ruang wilayah, dimana masalah aset itu juga berkaitan dengan keseriusan pemerintah kabupaten induk, serta masalah tata ruang juga bergantung pada selesainya tata ruang Provinsi,”jelas Ikhwani.
Saat melakukan penilaian itu, Tim Evaluasi Daerah Otonom Baru Ditjen Otda Kemendagri, yang antara lain, Hardianto dan Gunarwan, ungkap Ikhwani, dibawa berkeliling untuk meninjau langsung kondisi pembangunan daerah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah, terutama menyangkut pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Daerah.
“Mereka mengaku kagum, dengan peningkatan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun ini. Dalam peninjauan kemarin, Tim ini juga melihat kondisi pembiayaan, perangkat kepegawaian, keanggotaan DPRD, serta sarana prasarana pemerintah daerah. Alhamdulillah, mereka menilai cukup berhasil, hanya saja masih tersangkut dengan masalah aset serta tata ruang wilayah,”ungkap Ikhwani.
Dikatakannya, melihat kondisi pemekaran daerah selama 1999 hingga 2009, Tim Evaluasi Ditjen Otda menilai memang sangat banyak daerah yang masih tersangkut dalam catatan evaluasi atau indikator penilaian mereka. Kondisi itu, membuat Ditjen Otda akan bersikap lebih selektif lagi kedepannya, dalam mengakomodir usulan pemekaran daerah baru.
“Menurut mereka (Tim Ditjen Otda, red), kalau pun ada nantinya, akan memakai sistem administrasi kabupaten persiapan, sebelum diputuskan menjadi wilayah defenitif. Ini masih dalam pembahasan di Kementerian Dalam Negeri, tentang bagaimana pelaksanaan mekanismenya kedepan. Sedangkan salah satu catatan kegagalan daerah otonom baru itu, paling banyak menyangkut terjadinya defisit anggaran daerah,”terang Ikhwani.
Sumber: Dumaipos.com
