 |
| Koalisi Merah Putih |
Koranriau.com, Jakarta - Koalisi Merah Putih memutuskan mendukung apa
pun keputusan Presiden Joko Widodo terkait dilantik atau tidak
dilantiknya Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sikap ini
menguat pasca-pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto
dengan Jokowi, di Istana Bogor, Kamis (29/1/2015).
KMP bahkan menyatakan siap "pasang badan" jika keputusan Jokowi tersebut nantinya diprotes berbagai pihak, termasuk partai pendukungnya sendiri yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat.
"Pokoknya kalau untuk kepentingan bangsa dan negara, apa pun yang perlu kita lakukan akan kita lakukan," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon seusai rapat Koalisi Merah Putih di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta, Kamis malam.
Hal tersebut dikatakan Fadli menanggapi polemik pelantikan Budi yang sedang dihadapi Jokowi belakangan ini. Budi Gunawan dipilih sebagai calon tunggal oleh Presiden Jokowi dan dinyatakan lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR.
Jika tak dilantik, maka Presiden akan melanggar ketentuan undang-undang. Sementara, jika dilantik, Presiden akan dianggap melanggar etiket karena melantik seorang yang berstatus tersangka.
Hingga kini, suara di parpol pendukung pemerintah justru berkeras agar Jokowi melantik Budi.
Fadli menekankan, Presiden tak perlu bimbang karena dia mempunyai hak sepenuhnya untuk melantik atau tidak melantik jenderal bintang tiga itu.
"Harusnya apa yang diputuskan presiden itu hak prerogatif presiden. Itu sudah disampaikan, DPR juga sudah menyikapi. Presiden tinggal memutuskan saja. Kami akan mendukung keputusan apa pun kalau terkait masalah ini," kata Fadli.
KMP bahkan menyatakan siap "pasang badan" jika keputusan Jokowi tersebut nantinya diprotes berbagai pihak, termasuk partai pendukungnya sendiri yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat.
"Pokoknya kalau untuk kepentingan bangsa dan negara, apa pun yang perlu kita lakukan akan kita lakukan," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon seusai rapat Koalisi Merah Putih di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta, Kamis malam.
Hal tersebut dikatakan Fadli menanggapi polemik pelantikan Budi yang sedang dihadapi Jokowi belakangan ini. Budi Gunawan dipilih sebagai calon tunggal oleh Presiden Jokowi dan dinyatakan lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR.
Jika tak dilantik, maka Presiden akan melanggar ketentuan undang-undang. Sementara, jika dilantik, Presiden akan dianggap melanggar etiket karena melantik seorang yang berstatus tersangka.
Hingga kini, suara di parpol pendukung pemerintah justru berkeras agar Jokowi melantik Budi.
Fadli menekankan, Presiden tak perlu bimbang karena dia mempunyai hak sepenuhnya untuk melantik atau tidak melantik jenderal bintang tiga itu.
"Harusnya apa yang diputuskan presiden itu hak prerogatif presiden. Itu sudah disampaikan, DPR juga sudah menyikapi. Presiden tinggal memutuskan saja. Kami akan mendukung keputusan apa pun kalau terkait masalah ini," kata Fadli.
