Memberantas Penyakit Mental Korupsi

Koranriau.com - Kasus korupsi yang seringkali membelit banyak pejabat negara di negeri ini tentu menimbulkan keprihatinan kita semua. kehadiran lembaga KPK dengan penguatan fungsi dan wewenangnya dalam hal pemberantasan  korupsi tidak serta merta lantas membuat persoalan korupsi menjadi selesai.

Terbukti dengan semakin banyaknya pejabat negara yang terjerat masalah korupsi baik perkaranya yang di tangani oleh KPK maupun kejaksaan. Terakhir kasus tangkap tangan olek KPK terhadap gubernur riau yang baru menjabat tersebut di Jakarta, kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan orang nomor wahid diriau tersebut membuat rakyat sedih dan geram, karena amanah yang telah di tumpukan oleh rakyat kepada beliau di balas dengan perbuatan sebaliknya,

Tingginya angka korupsi dinegeri ini bisa jadi di sebabkan karena penyakit mental korupsi yang semkain akut menggerogoti sendi-sendi birakrasi di negeri ini.

Maka sangtlah tepat kiranya program presiden terpilih Jokowi-JK untuk membenahi mental aparatur negara  untuk membasmi virus korupsi yang menggurita. Bagi aparatur negara negara hendakalah bercermin dengan kasus yang menimpa koleganya, jangan lagi jatuh kejurang yang sama, betapa ruginya akibat nila setitik rusak susu sebelanga, akibat  uang yang di koruspi yang jumlahnya tidak seberapa karir yang susah payah di bangun lenyap seketika. parktek krupsi yang di lakuakn oleh bantyak pehabat di negeri ini merupaka semacam penyakit mental yang mesti di cariakan obatnya.

Jika penguatan lembaga hukum sudah di berikan kepada kpk maka kini pekerjaan rumah bagi pemerintah adalah melakukan pembersihan secara mendalam kepada terhadap lembaganya, karena percuma kpk dikuatkan namun pembersihan di pemerintahan sendiri berjalan lamban bahkan stagnan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan sepanjang 2013 telah terjadi peningkatan jumlah perkara korupsi. Dari 49 perkara yang ditangani pada 2012, tahun 2013 meningkat hampir dua kali lipat menjadi 70 perkara. Eksekusi yang dilakukan KPK terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) berjumlah 40. Dari sejumlah perkara yang ditangani, KPK berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 1,196 triliun rupiah, dengan perincian 1,178 triliun rupiah dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara dan 18,568 miliar rupiah dari lelang gratifikasi.

Solusi  yang bisa di tempuh untuk mengurangi korupsi antara lain, pertama trasnparansi birokrasi, berupa keterbukaan angaran melalui sistem online sehingga bisa di baca dan diketahui oleh khalyak, data yang di tampilkan menyangkut keseluruhan proyek dan tender di pemerintahan baik skala besar maupun kecil. Langkah ini sekaligus untuk menghindari persepsi negatif dari publik terhadap banyaknya penyimpangan anggaraan APBN dan APBD di daerah.jika publik di libatkan dalam hal pengawasan secara otomatis menambah mata pengawasan bagi lemabag hukum lainnya

  

Kedua, penguatan fungsi kontrol secara berjenjang sesuai tingkatan karir dan eselon. Semisal kepala dinas mesti mengawas secara  ketat kinerja bawahan setinmgkat eselon tiga ( kabid) begitu pun kabid mesti mengawasi dan mengetahui secara detail kinerja serta anggaran yang di gunakan oleh PPTK ( eselon IV).karena dengan penguatan fungsi pengawasan ( kontroling) seperti ini juga merupakan upaya penyelematan karir bagi pns bersangkutan sehingga tidak terjerat pada masalah hukum di kemudian hari serta penyerapan anggaranpun bisa di pertanggungjawabkan. Ketiga, forum  konsultasi hukum, dengan adanya forum seperti ini para PPTK dan pejabat bisa melakukan konsultasi terhadap kinerja yang mereka lakukan terutama yang bersingungan dengan angaran negara agar tidak salah di mata hukum, sebab belajar dari banyaknyanaksu yang membelit para pejabat banyak keluhan dari mereka yang terlibat akibat ketidaktauannya mereka dalam peraturan dan hukum lainnya sehingga baru di ketahui salah setelah di tetapkan sebagai tersangka.

Langkah Keempat, senantiasa bersyukur dan mendekatkan diri kepada allah, karena dalam menjalankan tugas negara takdir seseorang tidak ada yang tau.maka penting bagi setiap abdi negara untuk senantiasa menanamkan rasa syukur di dalam dirinya dengan apa yang dimiliki, sebab  jika tidak bersyukur maka sikap serakahlah yang akan mendominasi ruang pikiran dan hati sehingga berbagai cara di tempuh untuk mengumpulkan harta benda baik dengan  cara yang melanggar norma hukum maupun norma agama. karena harta yang di kumpulkan dengan jalan korup tidaklah berkah dan jauh dari halal. Jika ingin selamat tidak ada jalan lain selain  bekerjalah dengan niat yang ikhlas karena Allah serta senantiasa mentaati peraturan perundang-undangan yang beralaku..

Muhammad rafi, S.Sos

Peminat Masalah Sosial

Staf bagian Organisasi setda kab. siak