Berita Riau, Selatpanjang - Tingkat angka kematian ibu saat melahirkan di Kabupaten Kepulauan Meranti menduduki peringkat ke enam Nasional. Kondisi tentu sangat memprihatinkan dan mesti menjadi perhatian serius Dinas terkait di daerah ini, dan terus untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Hafizoh SAg, saat menjadi narasumber dalam seminar yang bertemakan Peranan Perempuan dalam Pembangunan, Selasa (8/11) siang. Dikatakannya, kaum perempuan memiliki potensi yang besar dalam menunjang keberhasilan pembangunan.
“Jika dilihat dari basis gender, peranan perempuan dalam pembangunan saat ini masih jauh dari harapan. Padahal, kaum perempuan memiliki kelebihan yang potensial dalam menunjang pembangunan tersebut. Tingkat keterabaian itu tidak hanya pada porsi peran kerja saja, namun juga dalam sektor kesehatan, dimana tingkat kematian ibu saat melahirkan di kabupaten ini menduduki peringkat ke enam nasional,” ungkap Hafizoh.
Oleh karena itu, katanya, peningkatan kualitas SDM yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional, mesti lebih ditingkatkan penguasaanya di kalangan kaum perempuan. Sehingga kaum perempuan, mampu menuntut kesamaan hak dalam berperan yang juga tidak melalaikan kodrat atau tugasnya sebagai kaum perempuan.
“Gender itu berbicara dalam tatanan sosial masyarakat, namun soal status sebagai seorang isteri atau ibu rumah tangga, juga mesti dilaksanakan dalam rumah tangga. Berkaca pada negara tetangga Singapura yang minim Sumber Daya Alam, tapi unggul dalam Sumber Daya Manusia, porsi peran kaum perempuannya sudah cukup signifikan. Untuk itu, peningkatan SDM kaum perempuan di daerah ini mesti lebih ditingkatkan,” tegasnya.
Dibidang pendidikan secara nasional, jelasnya, angka buta huruf kaum perempuan mencapai 14,5 persen, lebih besar dari laki-laki yaitu 6,9 persen. Dibidang kesehatan secara Nasional, status gizi kaum perempuan masih merupakan masalah utama dan masih tingginya angka kematian ibu (AKI) yaitu 307 perseratus ribu kelahiran hidup (SDKI 2002).
“Dibidang Ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), laki-laki jauh lebih tinggi hingga 86,5 persen dibanding perempuan sekitar 50,2 persen. Sedangkan dibidang Politik, kekuasaan atau pengambil keputusan dari Pemilu 2004, keterwakilan perempuan hanya 11 persen untuk DPR RI dan 19,8 persen untuk DPD. Sementara dibidang hukum ,masih banyak dijumpai substansi, struktur serta budaya hukum yang diskriminatif gender,” papar Hafizoh.
Kunjungi terus www.e-beritariau.com
