BERITA MERANTI, Selatpanjang - Karena tidak ada anggaran, PDAM Meranti tidak berfungsi selama sebulan. Untuk itu Pemkab Kepulauan Meranti meminta agar Pemkab Bengkalis menganggarkan kembali biaya operasional PDAM Selatpanjang.
Hal itu dikarenakan sampai sekarang belum dilakukan pelimpahan aset dari kabupaten induk Bengkalis ke Meranti.
Hal itu terungkap dalam dialog bersama antara Pemkab Kepulauan Meranti dengan Pemkab Bengkalis yang dipimpin Wakil Bupati Bengkalis Suayatno serta Wabup Kepulauan Meranti Masrul Kasmy.
Pertemuan bersama itu juga dihadiri Sekdakab Bengkalis Asmaran Hasan, Kepala SKPD Pemkab Bengkalis dan Meranti serta sejumlah anggota DPRD Meranti.
Asisten III Setdakab Meranti Tengku Akriyal dalam pemaparannya menyebutkan, saat ini sudah sebulan PDAM di Selatpanjang tidak beroperasi akibat adanya surat dari Bupati Bengkalis untuk menghentikan pembiayaan operasional.
Sementara itu, ujar Tengku hingga saat ini pelimpahan aset masih belum dilaksanakan sama sekali, sementara APBD Meranti sudah disahkan akhir Januari lalu.
‘’Dikarenakan belum dilakukannya pelimpahan aset oleh Bengkalis ke Meranti, maka tidak ada salahnya Pemkab Bengkalis mengalokasikan anggaran pada RAPBD 2011 ini. Hal itu dikarenakan dari sisi perundangan, Meranti belum boleh mengalokasikan anggaran untuk PDAM karena masih milik Bengkalis,’’ ungkap Tengku.
Senada dengan itu Ketua Komisi I DPRD Meranti Herman, mendukung adanya langkah kongkret menyelamatkan operasional PDAM di Meranti, karena menyangkuthidup orang banyak. Disebut politisi PAN tersebut saat ini APBD Bengkalis masih belum disahkan, sehingga tidak ada salahnya Bengkalis mengambil sikap dengan membantu menganggarkan di APBD.
Wabup Bengkalis Suayatno mengaku belum bisa mengambil keputusan. Menurutnya, masalah PDAM akan diserahkan ke Bupati untuk kemudian mengambil sikap soal alokasi dana pada APBD Bengkalis.
‘’Saya belum bisa memutuskan usulan dari Pemkab Meranti, karena hal ini terlebih dahulu harus melalui keputusan Bupati. Untuk soal aset saat ini masih ada yang ditangani oleh BPKP, sehingga begitu selesai hasil pemeriksaan BPKP akan dilakukan pertemuan bersama sekaligus serah terima asset,’’ papar Suayatno.
Lain halnya dengan Sekda Bengkalis Asmaran Hasan, pria yang baru tiga hari menjabat Sekda itu berjanji akan menyampaikan usulan dari Pemkab Meranti kepada Bupati maupun DPRD Bengkalis. Bahkan terlontar pernyataan dari mulut Hasan bahwa Pemkab Bengkalis sebisa mungkin akan mencoba membantu pendanaan.
‘’Ibaratnya, kalau tidak penuh ke atas bisalah penuh ke bawah, yang penting kita terus melakukan koordinasi,’’ sambung Asmaran.
